Muhammad Sarmuji Tegaskan Solusi Industri Harus Sesuai Karakteristik Sektor
Soksinews.id - Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmen pemerintah untuk menjalankan kebijakan pengembangan industri manufaktur nasional berbasis persoalan serta karakteristik spesifik dari setiap sektor usaha. Penjelasan tersebut disampaikan Sarmuji dalam pernyataan tertulisnya usai menggelar pertemuan strategis bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Sarmuji memaparkan bahwa perumusan formula insentif maupun regulasi harus berakar dari masukan langsung para pelaku industri agar diagnosis hambatan berjalan valid dan tepat sasaran. Pendekatan spesifik ini dinilai terbukti menjaga performa sektor manufaktur Tanah Air, di mana industri pengolahan pada triwulan III-2026 mencatatkan pertumbuhan 5,87 persen (yoy), melampaui laju pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,47 persen.
"Kita tidak bisa menyelesaikan persoalan hanya dalam perspektif kementerian saja, harus mendengar persoalan itu langsung dari pelaku industri. Supaya diagnosis atas persoalan itu valid. Jangan sampai kita menghasilkan solusi, tapi solusinya justru tidak terkait dengan persoalannya. Kalau sudah begitu seperti peribahasa, obat lebih berbahaya dari penyakitnya,” ujar Sarmuji dalam pernyataan tertulisnya yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Pemerintah terus berkoordinasi secara terpadu bersama asosiasi pengusaha guna meramu formula kebijakan yang sejalan dengan tantangan aktual di lapangan.
“Kita berharap kalau kita memberikan solusi, ya solusi itu betul-betul yang memang dibutuhkan oleh dunia industri kita. Karena masalahnya kita ketahui secara persis dan bersumber dari kalangan industri,” lanjutnya.
Kementerian Perindustrian secara konsisten mengawal perlindungan pasar dalam negeri serta perkuatan rantai pasok manufaktur nasional melalui integrasi program hilirisasi industri dari hulu hingga hilir.
Penguatan struktur sektor industri padat karya dan kelompok usaha kecil menengah diposisikan sebagai pilar utama penyerapan tenaga kerja nasional secara berkelanjutan.***
