DPR Minta Layanan Pendidikan Khusus untuk Sekolah di Kawasan Rawan Bencana Semeru

Soksinews.id - Sebanyak 46 siswa SDN Jugosari 03 di Dusun Sumberlangsep, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, harus menghadapi risiko setiap kali berangkat ke sekolah. Mereka terpaksa menyeberangi aliran Sungai Regoyo yang membawa material lahar dingin Gunung Semeru untuk bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar.

Kondisi tersebut mendapat perhatian Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar, Muhamad Nur Purnamasidi atau yang akrab disapa Bang Pur. Saat meninjau langsung jalur penyeberangan siswa pada Sabtu (7/11/2026), ia menilai persoalan tersebut bukan sekadar masalah infrastruktur, melainkan menyangkut pemenuhan hak konstitusional anak atas pendidikan.

Dalam aktivitas sehari-hari, para siswa harus menjinjing sepatu dan melintasi bebatuan besar serta pasir vulkanik. Sejumlah orang tua bahkan harus menggendong atau membopong anak-anak mereka agar dapat menyeberangi sungai dengan selamat.

"Pemenuhan layanan pendidikan adalah amanat konstitusi. Tidak boleh tidak dilaksanakan dalam situasi apa pun," tegas Bang Pur.

Menurutnya, kondisi di Dusun Sumberlangsep membutuhkan formulasi layanan pendidikan khusus bagi wilayah yang berulang kali terdampak bencana. Sistem tersebut harus dirancang secara permanen agar kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung meskipun akses menuju sekolah terputus.

"Kasus ini bukan terjadi sekali atau dua kali, tetapi sudah terjadi setiap tahun. Di daerah yang setiap tahun terkena bencana, harus segera dibuat sistem pelayanan pendidikan yang berbeda dengan daerah lain. Jadi ketika terjadi bencana, pelayanan tidak akan hilang," ujarnya.

Kepala SDN Jugosari 03, Hotimah, mengungkapkan bahwa dari total 96 siswa, sebanyak 46 anak berasal dari Dusun Sumberlangsep yang masuk zona merah rawan bencana sejak erupsi besar Gunung Semeru pada 2021.

Pihak sekolah sebenarnya telah menyiapkan opsi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Namun, pelaksanaannya kerap terkendala karena aliran listrik dan jaringan telekomunikasi terputus ketika banjir lahar melintasi kawasan tersebut.

Akibatnya, siswa tidak dapat langsung mengikuti pembelajaran setelah bencana terjadi. Pada kejadian banjir terakhir, misalnya, anak-anak baru bisa kembali masuk sekolah tiga hari setelah banjir dengan diantar orang tua masing-masing.

"Banjir kemarin, anak-anak baru masuk tiga hari setelah banjir, diantar orang tuanya," kata Hotimah.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang, Bekti Sawiji, membenarkan bahwa terputusnya pasokan listrik menjadi salah satu kendala utama penerapan pembelajaran daring di kawasan terdampak lahar.

Pemerintah daerah, menurutnya, perlu berkoordinasi dengan PLN untuk memastikan ketersediaan listrik. Penggunaan teknologi pembelajaran jarak jauh juga membutuhkan dukungan sumber energi alternatif seperti generator set.

"Jadi kami harus berkoordinasi dengan PLN. Teknologi itu bisa bekerja kalau ada listrik, kecuali ada genset. Tapi saya belum tahu warga di sini punya genset atau tidak," ujarnya.

Bang Pur menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan darurat belum sepenuhnya memperhitungkan kebutuhan teknis di wilayah rawan bencana. Menurutnya, pemerintah harus memastikan fasilitas pendukung tersedia agar hak pendidikan siswa tidak terhenti ketika terjadi bencana.

"Kita harus mengambil langkah-langkah agar mereka tetap mendapatkan pelayanan pendidikan, tapi dengan cara yang berbeda. Namun harus dipastikan kualitas pelayanannya tidak berkurang," katanya.

Ia juga menyoroti implementasi kebijakan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) yang telah memiliki landasan regulasi nasional. Sejumlah aturan dan pedoman telah diterbitkan pemerintah, termasuk Permendikbud Nomor 33 Tahun 2019 tentang SPAB dan ketentuan teknis pelaksanaannya.

Selain itu, pemerintah telah memberikan fleksibilitas penyelenggaraan pembelajaran bagi satuan pendidikan terdampak bencana melalui skema tatap muka terbatas, pembelajaran jarak jauh, maupun kombinasi keduanya.

Namun, Bang Pur menilai kebijakan tersebut perlu diterjemahkan menjadi sistem pelayanan yang lebih konkret, khususnya bagi daerah dengan siklus bencana berulang.

"Regulasi saja tidak cukup. Harus ada desain layanan yang mengikuti karakter bencana di lapangan," tegasnya.

Dalam peninjauan tersebut, turut dibahas rencana penyediaan ruang belajar bersama di dusun terdampak serta pembangunan fasilitas pendidikan di kawasan relokasi.

Bang Pur menegaskan, negara tetap harus menjamin akses pendidikan bagi seluruh anak, baik masyarakat yang bersedia mengikuti relokasi maupun warga yang memilih bertahan di kawasan permukiman asal.

Untuk memperkuat layanan pendidikan di wilayah rawan bencana, Bang Pur mendorong tiga langkah utama. Pertama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) perlu merumuskan kurikulum dan standar layanan pendidikan khusus bagi daerah yang mengalami bencana berulang. Mitigasi bencana harus menjadi bagian mendasar dalam penyelenggaraan pendidikan.

Kedua, diperlukan sinergi antara PLN, Kemendikdasmen, dan pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan listrik serta konektivitas di sekolah-sekolah yang berada di zona rawan bencana. Penyediaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan generator set dapat menjadi alternatif agar pembelajaran jarak jauh tetap berjalan.

Ketiga, pemerintah perlu memprioritaskan sekolah di kawasan rawan bencana berulang dalam program revitalisasi satuan pendidikan. Langkah tersebut harus disertai protokol kesiapsiagaan yang terstandar dan simulasi bencana secara berkala.

"Kami mendorong pemerintah daerah dan satuan pendidikan memanfaatkan regulasi yang sudah ada, tetapi regulasi saja tidak cukup. Harus ada formulasi layanan pendidikan khusus yang siap dijalankan ketika bencana berulang," tutup Bang Pur.