Bamsoet Singgung Kasus Penyadapan Prabowo, Tegaskan Tidak Boleh Ada Ruang bagi Makar

Soksinews.id - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengingatkan pentingnya menjaga keamanan negara dan persatuan nasional dalam momentum peringatan Hari Pahlawan 10 November. Ia menegaskan tidak boleh ada pihak yang bermain-main dengan pengkhianatan terhadap negara, terlebih melakukan upaya makar.

Menurut Bamsoet, peringatan Hari Pahlawan bukan sekadar mengenang perjuangan para pendahulu, tetapi juga menjadi momentum untuk memastikan kemerdekaan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat.

"Para pahlawan telah merebut kemerdekaan dengan darah dan pengorbanan. Tugas kita adalah memastikan kemerdekaan itu benar-benar hadir dalam kehidupan rakyat, pangan yang terjangkau, pekerjaan yang layak, pendidikan yang berkualitas, rumah yang manusiawi, serta kesempatan hidup yang adil bagi seluruh anak bangsa," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).

Ia mengatakan Indonesia memiliki modal besar untuk mempercepat pembangunan. Namun, pemerintah perlu memastikan setiap keluarga memiliki kesempatan keluar dari kemiskinan melalui pendidikan, peningkatan keterampilan, akses permodalan, perlindungan sosial, serta kesempatan berusaha.

Bamsoet menilai upaya mengatasi kemiskinan dan ketimpangan merupakan bentuk kepahlawanan dalam konteks kehidupan saat ini. Menurutnya, kebijakan pemerintah tidak cukup hanya berorientasi pada penyaluran bantuan, tetapi juga harus membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mandiri secara ekonomi.

"Melawan kemiskinan dan ketimpangan adalah kepahlawanan masa kini. Negara tidak boleh berhenti pada penyaluran bantuan. Yang lebih penting adalah membuka jalan agar rakyat mampu berdiri di atas kaki sendiri, memiliki pekerjaan, usaha, keterampilan, dan masa depan yang lebih baik," tegasnya.

Bamsoet juga menyoroti sejumlah agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seperti penguatan swasembada pangan, ketahanan energi, hilirisasi industri, pembangunan perumahan rakyat, serta penguatan ekonomi desa.

Menurutnya, berbagai program tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kemandirian nasional. Khusus sektor pangan, pemerintah perlu memperkuat keberpihakan kepada petani dan nelayan melalui modernisasi irigasi, kepastian pasokan pupuk dan benih, perbaikan distribusi, serta stabilitas harga.

"Dulu para pahlawan mengusir penjajahan dari tanah air. Kini kita harus mengusir ketergantungan ekonomi, ketergantungan pangan, ketergantungan energi, dan ketergantungan teknologi. Bangsa besar tidak cukup hanya kaya sumber daya; bangsa besar harus mampu mengolah kekayaannya bagi kemakmuran rakyatnya sendiri," ujarnya.

Ia menambahkan, semangat kepahlawanan juga harus diwujudkan melalui tata kelola pembangunan yang baik dan kolaborasi seluruh elemen bangsa. Pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, serta masyarakat perlu bergerak bersama untuk mencapai target pembangunan nasional.

"Gotong royong adalah kekuatan asli Indonesia. Ketika pemerintah bekerja dengan arah yang jelas, dunia usaha berinvestasi dan menciptakan nilai tambah, perguruan tinggi melahirkan inovasi, serta rakyat diberi ruang untuk tumbuh, Indonesia Emas 2045 bukan sekadar slogan. Ia menjadi tujuan yang sangat mungkin kita capai," kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila tersebut juga mengajak generasi muda menjadikan Hari Pahlawan sebagai momentum untuk berkarya dan berkontribusi bagi bangsa. Ia mengingatkan pentingnya menjaga nilai kebangsaan di tengah berbagai tantangan yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan dan persatuan nasional.

Dalam keterangannya, Bamsoet turut menyinggung kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia meminta kasus tersebut diproses secara transparan karena dinilai berkaitan dengan keamanan dan kepentingan strategis negara.

Menurutnya, tindakan penyadapan ilegal berpotensi membocorkan komunikasi pemerintahan, arah kebijakan strategis, serta langkah negara dalam menjaga keamanan nasional.

"Pahlawan mengorbankan jiwa untuk mendirikan dan mempertahankan republik ini. Karena itu, tidak boleh ada ruang bagi siapa pun untuk bermain-main dengan keamanan negara, merusak kewibawaan Presiden, atau menunggangi situasi demi memecah persatuan bangsa. Kritik adalah bagian dari demokrasi, tetapi makar dan pengkhianatan terhadap negara bukanlah demokrasi," ujar Bamsoet.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh berbagai isu yang berpotensi memecah belah bangsa. Perbedaan pandangan politik, menurutnya, harus disampaikan melalui mekanisme demokrasi dan tetap mengedepankan kepentingan nasional.

"Pada Hari Pahlawan, kita tegaskan kembali persatuan nasional bukan barang yang bisa ditawar. Negara harus tegas terhadap setiap ancaman, rakyat harus cerdas menghadapi provokasi, dan seluruh elemen bangsa harus berdiri tegak menjaga pemerintahan yang sah serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia," tuturnya.