Menperin Bahas Strategi Penguatan Industri Nasional Bersama Apindo
Soksinews.id - Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menyusun kebijakan industri berdasarkan persoalan dan karakteristik masing-masing sektor guna menjaga momentum pertumbuhan industri nasional.
Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mengatakan, penyusunan kebijakan harus berangkat dari persoalan nyata yang dihadapi pelaku usaha. Dengan demikian, solusi yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan industri dan tepat sasaran.
Menurut Sarmuji, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan perspektif kementerian dalam merumuskan kebijakan. Masukan langsung dari pelaku industri diperlukan agar persoalan yang diidentifikasi benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
"Kita tidak bisa menyelesaikan persoalan hanya dalam perspektif kementerian saja, harus mendengar persoalan itu langsung dari pelaku industri. Supaya diagnosis atas persoalan itu valid. Jangan sampai kita menghasilkan solusi, tapi solusinya justru tidak terkait dengan persoalannya. Kalau sudah begitu seperti peribahasa, obat lebih berbahaya dari penyakitnya,” ujar Sarmuji dalam keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.
Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Jakarta, Senin (9/11/2026). Pertemuan tersebut diharapkan menjadi ruang untuk mengidentifikasi berbagai hambatan sekaligus merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.
“Kita berharap kalau kita memberikan solusi, ya solusi itu betul-betul yang memang dibutuhkan oleh dunia industri kita. Karena masalahnya kita ketahui secara persis dan bersumber dari kalangan industri,” lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sarmuji juga memaparkan perkembangan kinerja industri pengolahan nasional. Pada triwulan III 2026, sektor industri pengolahan mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,87 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,47 persen.
Industri pengolahan juga memberikan kontribusi sebesar 19,22 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), dengan nilai mencapai Rp1.295,5 triliun pada periode yang sama.
Dari sisi investasi, realisasi investasi industri pengolahan pada triwulan III 2026 mencapai Rp246,9 triliun atau setara 46,70 persen dari total investasi nasional. Sektor ini juga menyerap sekitar 20,04 juta tenaga kerja hingga Mei 2026.
Sementara itu, nilai ekspor industri pengolahan sepanjang Januari hingga September 2026 mencapai 182,83 miliar dolar AS, dengan kontribusi sebesar 82,64 persen terhadap total ekspor nasional.
Pertumbuhan positif juga tercatat pada sebagian besar subsektor industri pengolahan. Sebanyak 14 dari 15 subsektor membukukan pertumbuhan positif pada triwulan III 2026.
Industri furnitur mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 12,68 persen, disusul industri logam dasar sebesar 9,94 persen, industri kulit dan alas kaki 9,75 persen, serta industri kimia, farmasi, dan obat tradisional sebesar 8,10 persen.
Adapun industri makanan dan minuman tumbuh 7,09 persen, sementara industri tekstil dan pakaian jadi mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,22 persen.
Meski menunjukkan kinerja positif, pemerintah masih menghadapi sejumlah tantangan dalam menjaga daya saing industri nasional. Persaingan dengan produk impor, ketersediaan dan biaya energi serta bahan baku, biaya logistik, kualitas sumber daya manusia, hingga kebutuhan modernisasi teknologi menjadi sejumlah persoalan yang perlu ditangani.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menjalankan berbagai kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap sektor.
Dalam memperkuat pasar domestik, pemerintah mendorong Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib, serta pengaturan tata niaga melalui kebijakan larangan dan pembatasan (lartas).
Sementara untuk mendukung ketersediaan energi dan bahan baku industri, pemerintah menjalankan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Penguatan struktur industri juga dilakukan melalui hilirisasi untuk menghubungkan sektor hulu dan hilir.
Di bidang teknologi, pemerintah mendorong modernisasi industri melalui program Making Indonesia 4.0. Selain itu, pendidikan dan pelatihan vokasi diperkuat agar kompetensi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dunia industri.
Kemenperin juga memberikan perhatian terhadap industri kecil dan menengah (IKM) serta industri padat karya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperluas keterlibatan IKM dalam rantai pasok industri besar melalui skema kemitraan.
Pemerintah turut memperluas akses pembiayaan bagi industri padat karya melalui program Kredit Industri Padat Karya (KIPK).
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani berharap pertemuan tersebut dapat menghasilkan mekanisme kerja sama yang lebih efektif antara pemerintah dan dunia usaha. Dengan demikian, berbagai hambatan yang dihadapi pelaku industri dapat diidentifikasi dan diselesaikan secara lebih cepat.
