Misbakhun Ingatkan Penerimaan Negara Belum Optimal
Soksinews.id - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyoroti belum optimalnya realisasi penerimaan negara yang berpotensi meningkatkan tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jika target penerimaan tidak tercapai, sementara realisasi belanja berjalan sesuai rencana, defisit anggaran berisiko melebar.
Misbakhun mengatakan, arah penyusunan APBN selama ini sudah berada di jalur yang tepat. Namun, tantangan utama pemerintah saat ini adalah memastikan target penerimaan negara dapat terealisasi sesuai dengan perencanaan.
Hal tersebut disampaikan Misbakhun dalam Forum Ekonomi Politik bertajuk Peta Jalan Kemandirian Ekonomi Indonesia yang digelar atas prakarsa RMOL di The Tribata Hotel, Jakarta Selatan, Senin (9/11/2026).
"Penyusunan APBN arahnya benar. Tinggal pada realisasinya," kata Misbakhun.
Politisi Partai Golkar itu mengungkapkan, realisasi penerimaan pajak masih berada di kisaran 70 persen. Sementara itu, berdasarkan pembahasan terakhir Komisi XI DPR sebelum memasuki masa reses, realisasi penerimaan di Jawa Barat baru mencapai sekitar 63 persen.
Menurut Misbakhun, kondisi tersebut menjadi perhatian karena pemerintah memiliki waktu terbatas untuk mengejar target penerimaan hingga akhir tahun anggaran.
Ia juga menyampaikan bahwa dalam pembahasan sebelumnya, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut masih terdapat target penerimaan sekitar 600 yang harus dikejar. Namun, Misbakhun tidak merinci satuan maupun komponen penerimaan yang dimaksud.
Misbakhun menilai optimalisasi kontribusi wajib pajak menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan negara.
"Dicarinya dari mana? Ya dari para pembayar pajak," ujarnya.
Di sisi lain, ia menjelaskan realisasi belanja pemerintah disebut telah berjalan sesuai dengan target. Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu memperhatikan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran negara agar pengelolaan APBN tetap terjaga.
"Kemudian, sementara belanjanya realisasinya sesuai dengan target belanja. Lah ini yang kemudian harus dicarikan exercise-nya," ungkapnya.
Misbakhun menegaskan, belum tercapainya target penerimaan tidak serta-merta membuat keuangan negara berada dalam kondisi tidak aman. Pemerintah masih memiliki sejumlah instrumen pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan anggaran.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa apabila penerimaan negara tidak mencapai target, konsekuensinya dapat berupa pelebaran defisit APBN.
"Kalau negara pasti aman. Tinggal kemudian carinya dari mana. Kalau penerimaan tidak tercapai pasti akan defisit melebar. Lah itu saja. Kalau dicari atau tidak, negara pasti aman," tegasnya.
Lebih lanjut, Misbakhun menyebut pemerintah memiliki dua pilihan utama untuk menjaga keberlangsungan pembiayaan negara, yakni meningkatkan penerimaan pajak atau menambah pembiayaan melalui utang.
"Negara kan dengan kekuasaan yang dimiliki pasti selalu mencari jalan keluar. Kalau enggak dari penerimaan pajak ya dari utang. Itu saja pilihannya," kata Misbakhun.
Selain perpajakan, optimalisasi penerimaan dari sektor cukai, kepabeanan, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah mengejar target pendapatan negara.
