Rabu, 18 Nov 2026 NasionalDaerahEkonomiParlemenKata Soksi
Breaking
Beranda › Parlemen
Parlemen

Komisi V DPR Soroti Pelebaran Jalan Menuju Stasiun Whoosh Padalarang

✍️ Amun 🕒 18 Nov 2026
Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady
Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady Foto: Istimewa

Soksinews.id - Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady meminta pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) memperjelas pembagian tanggung jawab dalam rencana pelebaran akses menuju Stasiun Kereta Cepat Whoosh Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Menurut Hamka, kejelasan kewenangan dan perencanaan bersama harus menjadi prioritas sebelum membahas skema pembiayaan pembangunan. Hal ini diperlukan agar setiap pihak mengetahui tanggung jawab masing-masing sehingga rencana peningkatan aksesibilitas stasiun dapat direalisasikan secara terkoordinasi.

Hal tersebut disampaikan Hamka saat mengikuti kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Stasiun KCIC Padalarang, Jumat (13/11/2026).

Ia menilai koordinasi antarpihak yang terlibat masih perlu diperkuat. Dalam peninjauan tersebut, menurutnya, belum terlihat secara jelas pihak yang bertanggung jawab terhadap masing-masing kebutuhan pembangunan akses menuju stasiun.

“Tadi kami lihat itu bingung sendiri kita, yang mana sih? Saling mengharap gitu lho, Pak. Kami dari sisi di Komisi V hanya mau mengetahui skemanya seperti apa,” ujarnya.

Hamka menjelaskan, pembagian kewenangan pembangunan infrastruktur jalan sebenarnya telah diatur dalam ketentuan yang berlaku. Pemerintah provinsi bertanggung jawab terhadap jalan provinsi, pemerintah kabupaten menangani jalan kabupaten, sedangkan jalan nasional menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui kementerian terkait.

Namun, ia memahami bahwa keterbatasan kemampuan anggaran daerah dapat menjadi kendala dalam merealisasikan pembangunan infrastruktur tersebut.

Sebagai anggota Badan Anggaran DPR RI, Hamka mengaku memahami kondisi keuangan negara maupun kemampuan fiskal pemerintah daerah yang memiliki keterbatasan dalam membiayai seluruh kebutuhan pembangunan.

Meski demikian, ia menilai pemerintah provinsi masih memiliki ruang untuk mengambil peran dalam mendukung peningkatan akses menuju Stasiun KCIC Padalarang.

“Kami juga pahami, bahwa APBD daerah pasti agak susah. (Tapi) provinsi masih bisalah bergerak,” kata politikus Fraksi Partai Golkar tersebut.

Hamka berharap pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan PT KCIC segera menyepakati pembagian kewenangan serta skema kerja sama yang jelas. Dengan koordinasi yang lebih baik, pembangunan akses menuju Stasiun Whoosh Padalarang diharapkan dapat berjalan efektif dan memberikan kemudahan bagi masyarakat pengguna kereta cepat.

A
AmunPenulis
MK
Melly KartikaEditor
💬

Diskusi

Bagikan pendapat Anda
0 komentar

Lengkapi data kamu

Sekali isi untuk bisa berkomentar.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Artikel Terkait

News Update

iklan