Rabu, 18 Nov 2026 NasionalDaerahEkonomiParlemenKata Soksi
Breaking
Beranda › Parlemen
Parlemen

Golkar Dorong Pembentukan UU Obligasi Daerah

✍️ Amun 🕒 18 Nov 2026
Sarasehan Nasional yang digelar di Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR RI, Rabu (18/11/2026).
Sarasehan Nasional yang digelar di Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR RI, Rabu (18/11/2026). Foto: Istimewa

Soksinews.id - Fraksi Partai Golkar MPR RI mendorong percepatan pembentukan Undang-Undang Obligasi Daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan anggaran pemerintah pusat. Instrumen tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Usulan itu disampaikan dalam Sarasehan Nasional yang digelar di Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR RI, Rabu (18/11/2026). Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Melchias Markus Mekeng menilai kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semakin terbatas untuk memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan daerah.

Menurut Mekeng, pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi turut meningkatkan kebutuhan pembangunan infrastruktur. Karena itu, pemerintah daerah perlu memiliki sumber pembiayaan alternatif di luar APBN dan transfer pemerintah pusat.

"Daerah tidak mungkin bisa dibangun hanya mengandalkan APBN, dan APBN kita ruang fiskalnya sudah tidak terlalu besar lagi. Sementara pertumbuhan penduduk semakin besar, kebutuhan perekonomian semakin besar, tentunya harus ada sumber-sumber pembiayaan lainnya. Dan kami merasa bahwa sudah saatnya obligasi daerah harus dibuatkan undang-undangnya," ujar Mekeng.

Ia menjelaskan, obligasi daerah atau municipal bond telah diterapkan di sejumlah negara, seperti Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Senegal, dan Vietnam. Mekeng mencontohkan Vietnam yang disebut telah menerbitkan obligasi daerah dengan nilai mencapai 1 miliar dolar AS.

Mekeng juga memaparkan data dari 18 negara yang telah menerapkan instrumen tersebut. Berdasarkan data yang disampaikannya, tingkat gagal bayar obligasi daerah tercatat hanya sekitar 0,1 persen.

Menurutnya, tingkat risiko tersebut relatif rendah karena pembayaran obligasi dikaitkan langsung dengan proyek yang dibiayai. Dengan demikian, pendapatan dari proyek dapat menjadi sumber pembayaran kewajiban kepada investor.

"Di dunia, dari 18 negara yang sudah menerbitkan obligasi daerah, yang macet hanya 0,1%. Jadi sangat kecil obligasi daerah itu macet karena dia langsung cantolannya kepada proyek. Jadi saya berharap ini merupakan milestone buat kita memproses percepatan pembangunan daerah, karena daerah sekarang boleh dibilang sudah teriak-teriak, transfer ke daerah sangat kecil, dan mereka butuh alternatif pembiayaan," katanya.

Mekeng menegaskan, penerbitan obligasi daerah harus didasarkan pada proyek produktif yang mampu menghasilkan arus kas atau cash flow. Pendapatan dari proyek tersebut nantinya digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran obligasi sehingga tidak bergantung sepenuhnya pada APBD.

Sejumlah sektor yang dinilai berpotensi menggunakan skema pembiayaan ini antara lain pembangunan rumah sakit, pelabuhan, jalan tol, pengelolaan air bersih, hingga pengolahan sampah.

"Obligasi daerah itu bisa diterbitkan basisnya adalah proyek, dan proyeknya itu pun harus bisa menghasilkan uang atau cash flow sehingga obligasi itu bisa dibayar dari proyek tersebut," jelasnya.

Ia juga membedakan obligasi daerah dengan skema pinjaman pemerintah daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Menurut Mekeng, perbedaan utamanya terletak pada sumber pembayaran. Obligasi daerah mengandalkan arus kas proyek yang dibiayai, sedangkan skema pinjaman yang ia bandingkan menggunakan mekanisme pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU).

"Ini beda dengan pinjaman yang diberikan oleh pemerintah melalui PT SMI yang langsung memotong Dana Alokasi Umum (DAU). Kalau obligasi daerah ini basisnya adalah proyek yang akan dibangun oleh daerah dan proyek tersebut harus bisa menghasilkan cash flow untuk membayar obligasi tersebut," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Fraksi Partai Golkar MPR RI menyerahkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Obligasi Daerah kepada Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati. Naskah akademik tersebut disusun berdasarkan penjaringan aspirasi di sembilan provinsi selama satu tahun terakhir.

Sari menyebut penyerahan dokumen tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sinergi antarlembaga legislatif dalam mendorong pembentukan regulasi pembiayaan daerah.

"Inisiatif ini bukan sekadar penyerahan dokumen administratif antarlembaga legislatif, namun suatu wujud nyata diplomasi parlemen domestik, kolaborasi sinergis antara MPR sebagai pengawal konstitusi dan DPR sebagai pemegang mandat pembentukan undang-undang," kata Sari.

Ia mengungkapkan, sekitar 70 hingga 80 persen struktur APBD di Indonesia masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Di sisi lain, APBN harus membiayai berbagai program prioritas nasional, mulai dari transisi energi hijau, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur strategis.

Menurut Sari, kondisi tersebut membuat pemerintah daerah membutuhkan alternatif pembiayaan agar pembangunan dan belanja modal tidak sepenuhnya bergantung pada kemampuan fiskal pemerintah pusat.

"Kita tidak bisa membiarkan kepala-kepala daerah kita terbelenggu dalam pola pikir business as usual. Hanya menunggu kucuran dana transfer atau terpaksa harus memangkas belanja modal ketika likuiditas fiskal nasional sedang mengetat. Untuk menggerakkan roda ekonomi rakyat di daerah, kita membutuhkan terobosan pembiayaan inovatif atau innovative financing," ujarnya.

Sari menjelaskan, terdapat tiga pilar strategis dalam penerbitan obligasi dan sukuk daerah. Pertama, mempercepat pembangunan proyek publik produktif, seperti rumah sakit umum daerah, pengolahan air minum, sanitasi terpadu, dan sentra logistik antardaerah.

Kedua, memperluas partisipasi investasi masyarakat sekaligus memperdalam pasar keuangan nasional. Ketiga, meningkatkan disiplin tata kelola pemerintahan daerah agar pengelolaan keuangan semakin transparan dan akuntabel.

DPR RI selanjutnya akan menindaklanjuti naskah akademik tersebut melalui pembahasan bersama komisi terkait dan Badan Legislasi (Baleg). Sari menegaskan, regulasi yang disusun harus memberikan kepastian hukum bagi investor, menjaga ruang fiskal pemerintah daerah, serta melindungi kepentingan masyarakat.

"DPR RI siap bersinergi mengawal amanah naskah akademik ini demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia," kata Sari.

A
AmunPenulis
MK
Melly KartikaEditor
💬

Diskusi

Bagikan pendapat Anda
0 komentar

Lengkapi data kamu

Sekali isi untuk bisa berkomentar.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Artikel Terkait

News Update

iklan