Karya Dipakai Tanpa Izin, Baleg DPR Dorong Pemegang Hak Tuntut Royalti
Soksinews.id - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mendorong pemerintah daerah dan kelompok masyarakat yang telah memiliki perlindungan hak kekayaan intelektual (HAKI) untuk lebih aktif memperjuangkan hak ekonomi atas karya dan produk mereka. Langkah ini dinilai penting agar pencipta maupun pemegang hak tidak kehilangan manfaat ekonomi akibat pemanfaatan karya secara komersial tanpa izin.
Anggota Baleg DPR RI Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga mengatakan, sejumlah pemerintah daerah dan kelompok masyarakat sebenarnya telah memiliki perlindungan hak kekayaan intelektual, termasuk hak komunal. Namun, pemahaman mengenai cara mempertahankan dan memperjuangkan hak tersebut dinilai masih perlu ditingkatkan.
“Banyak pemerintah daerah dan kelompok masyarakat yang sudah punya hak, tetapi kadang tidak mengetahui hak tersebut. Saya mendorong agar mereka melihat fenomena di lapangan dan mempertahankan haknya,” ujar Umbu dalam wawancara dengan TVR Parlemen di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Menurut Umbu, pemegang hak kekayaan intelektual dapat menempuh langkah hukum apabila menemukan pihak lain yang memproduksi atau memperjualbelikan karya dan produk mereka untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melayangkan somasi kepada pihak yang diduga melakukan pelanggaran. Melalui langkah tersebut, pemegang hak dapat menuntut pembayaran royalti maupun membuka peluang kerja sama agar pemanfaatan karya dilakukan secara sah.
Umbu menegaskan, perlindungan terhadap pencipta dan pemegang hak ekonomi juga menjadi salah satu perhatian Baleg DPR RI dalam pembahasan revisi Undang-Undang tentang Hak Cipta.
Menurutnya, regulasi tersebut perlu memberikan kepastian perlindungan hukum sekaligus memastikan pencipta memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan karya mereka oleh pihak lain.
Salah satu aspek yang turut didorong adalah penguatan tanggung jawab platform digital atau aplikator perdagangan daring. Platform diharapkan tidak hanya menjadi perantara transaksi, tetapi juga berperan dalam memberikan pemberitahuan dan mengambil langkah perlindungan ketika ditemukan dugaan pelanggaran hak cipta pada produk yang diperdagangkan.
Dengan keterlibatan platform digital, perlindungan hak cipta diharapkan dapat berjalan lebih menyeluruh. Tanggung jawab menjaga hak ekonomi pencipta tidak hanya berada di tangan pemilik karya, tetapi juga melibatkan pihak-pihak yang memperoleh manfaat dari aktivitas perdagangan digital.
Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut berharap pemerintah daerah dan kelompok masyarakat semakin memahami nilai ekonomi dari kekayaan intelektual yang dimiliki. Kesadaran untuk mempertahankan hak tersebut dinilai dapat membuka peluang pengembangan industri kreatif berbasis potensi daerah.
Sumber: Golkarpedia
