Hetifah Minta BPKH Perluas Bantuan Pendidikan dan Pemberdayaan Ekonomi Umat di Kaltim
Soksinews.id - Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian mendorong pemerataan Program Kemaslahatan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada 2027 agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim). Ia menekankan pentingnya penyaluran bantuan yang menjangkau kelompok rentan, masyarakat kurang mampu, hingga warga di wilayah terpencil.
Dorongan tersebut disampaikan Hetifah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR RI bersama Badan Pelaksana BPKH yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BPKH 2027 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Dalam usulan RKAT 2027, BPKH mengalokasikan anggaran sebesar Rp260 miliar untuk Program Kemaslahatan. Anggaran tersebut bersumber dari nilai manfaat Dana Abadi Umat (DAU) dan mencakup tujuh bidang, yakni pendidikan dan dakwah, pelayanan ibadah haji, pemberdayaan ekonomi umat, sarana dan prasarana ibadah, kesehatan, sosial keagamaan, serta tanggap bencana.
Hetifah menilai program tersebut memiliki potensi besar untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat Kaltim, terutama dalam meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial.
“Program Kemaslahatan BPKH memiliki potensi besar untuk membantu meningkatkan kesejahteraan umat. Saya ingin manfaatnya semakin dirasakan masyarakat Kalimantan Timur, bukan hanya di perkotaan, tetapi juga di desa-desa dan wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial,” ujar Hetifah.
Menurut legislator Fraksi Partai Golkar dari daerah pemilihan Kalimantan Timur tersebut, pemanfaatan program dapat diarahkan untuk memperkuat pesantren, majelis taklim, serta membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu memperoleh akses pendidikan yang lebih baik.
Selain itu, pemberdayaan ekonomi perempuan dan pengembangan usaha kecil berbasis komunitas juga perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan program.
Hetifah secara khusus menyoroti peran perempuan yang tergabung dalam majelis taklim. Menurutnya, kelompok tersebut selama ini turut menjadi penggerak berbagai kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi di lingkungan masyarakat, meskipun sering kali memiliki keterbatasan sumber daya.
“Ketika saya turun ke masyarakat, saya bertemu banyak ibu-ibu majelis taklim yang sangat aktif membantu sesama dengan sumber daya yang terbatas. Ada yang membantu anak-anak agar tetap bersekolah, mendampingi keluarga kurang mampu, hingga menggerakkan kegiatan ekonomi umat. Mereka memiliki semangat yang luar biasa. Program Kemaslahatan BPKH bisa menjadi salah satu jalan untuk memperkuat gerakan-gerakan baik ini,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Hetifah menekankan perlunya pemetaan kebutuhan masyarakat berbasis data agar penyaluran Program Kemaslahatan dapat berlangsung secara merata dan tepat sasaran.
Ia juga meminta agar transparansi pengelolaan anggaran diperkuat melalui kolaborasi dengan mitra BPKH dan organisasi kemasyarakatan yang memahami kondisi masyarakat di lapangan.
Menurut Hetifah, keberhasilan program tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap. Hal yang lebih penting adalah dampak nyata yang dihasilkan bagi masyarakat penerima manfaat.
“Saya ingin program ini tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi mampu melahirkan kemandirian. Anak-anak bisa terus bersekolah, perempuan semakin berdaya, pesantren semakin berkualitas, dan masyarakat rentan mendapatkan perlindungan yang lebih baik. Inilah kemaslahatan yang sesungguhnya,” tegasnya.
Hetifah berharap sinergi antara DPR RI, BPKH, pemerintah daerah, dan organisasi kemasyarakatan terus diperkuat agar pengelolaan nilai manfaat keuangan haji dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan.
Ia menegaskan bahwa dana umat harus dikelola secara amanah dan dikembalikan manfaatnya kepada masyarakat, termasuk warga di berbagai wilayah Kalimantan Timur yang masih membutuhkan dukungan akses pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.
“Dana umat harus kembali memberikan manfaat bagi umat. Mari kita pastikan setiap rupiah yang dikelola dengan amanah mampu menghadirkan harapan, kesempatan, dan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat, termasuk saudara-saudara kita di seluruh Kalimantan Timur,” pungkasnya.
