Gubernur Lemhannas Ace Hasan: Kepala Daerah Harus Mampu Baca Dinamika Global

Soksinews.id - Kemampuan kepala daerah membaca perubahan global dinilai semakin penting di tengah dinamika lingkungan strategis yang dapat berdampak langsung terhadap kondisi daerah.

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Ace Hasan Syadzily mengatakan, pemerintah daerah tidak bisa lagi melihat persoalan secara parsial. Setiap kebijakan daerah harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan nasional sekaligus mempertimbangkan perkembangan global.

Pesan tersebut disampaikan Ace saat menutup Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan IV di Gedung Lemhannas RI, Jakarta, Jumat (11/9/2026).

“Saudara tidak hanya diajak memahami bagaimana mengelola pemerintahan daerah, tetapi juga bagaimana melihat daerah dalam perspektif yang lebih luas, bahwa daerah sebagai bagian integral dari sistem nasional dan sebagai bagian dari dinamika lingkungan strategis global,” tegas Ace.

Menurut Ace, penguatan kapasitas pimpinan daerah menjadi salah satu bagian penting dalam membangun ketahanan nasional. Sebab, ketahanan nasional tidak berdiri sendiri, tetapi turut ditopang oleh kemampuan setiap daerah menghadapi berbagai tantangan.

KPPD Angkatan IV sendiri digelar selama sembilan hari. Sebanyak 23 kepala daerah mengikuti program tersebut, terdiri dari 18 bupati dan lima wali kota.

Mereka mendapatkan materi terkait wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, kepemimpinan, serta kemampuan teknokratik yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Untuk memperluas perspektif peserta, pembelajaran juga melibatkan Lee Kuan Yew School of Public Policy (LKYSPP), National University of Singapore, melalui pembekalan secara daring. Selain itu, para peserta menjalani praktik lapangan di BPSDM Kementerian Dalam Negeri.

Peserta KPPD Angkatan IV berasal dari berbagai wilayah Indonesia. Di antaranya Bupati Raja Ampat, Sorong, Asmat, Waropen, Tolikara, Fakfak, Bangkalan, Magetan, Bulungan, Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Seram Bagian Barat, Simalungun, Siak, Kolaka, Konawe Selatan, Wakatobi, dan Sumba Timur.

Sementara lima wali kota yang mengikuti program tersebut yakni Wali Kota Tual, Pematangsiantar, Kupang, Banjarbaru, dan Banjarmasin.

Ace berharap pembekalan tersebut menghasilkan pemimpin daerah yang tidak hanya mampu menjalankan roda pemerintahan, tetapi juga memiliki karakter negarawan dan kesiapan menghadapi persaingan global.

Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara kemampuan membaca perkembangan dunia dengan tetap mempertahankan identitas kebangsaan.

“Kita ingin daerah-daerah di Indonesia maju, modern, inovatif, dan mampu berkompetisi secara global, tetapi tetap memiliki jati diri Indonesia. Semakin luas wawasan global kita, semakin kuat pula karakter kebangsaan yang harus kita miliki,” jelas Ace.

Ia menilai perkembangan geopolitik dan dinamika internasional berpotensi memberikan pengaruh terhadap daerah. Karena itu, kepala daerah harus memiliki kemampuan antisipatif serta pandangan strategis agar setiap perubahan dapat direspons secara tepat.

Dalam konteks tersebut, KPPD diharapkan tidak berhenti sebagai program peningkatan kapasitas aparatur. Lebih jauh, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyiapkan pemimpin daerah yang mampu menghubungkan kepentingan lokal dengan agenda nasional.

Penutupan KPPD Angkatan IV turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Komjen Pol Tomsi Tohir, Ketua Umum Purnomo Yusgiantoro Center Filda C. Yusgiantoro, Deputi PPNK Lemhannas RI Mayjen TNI Raden Djaenudin Slamet, serta Plt. Kepala BPSDM Kemendagri Andi Ony Prihartono.

Hadir pula Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Herny Ika S. Hutauruk, Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah IV KPK Edi Suryanto, serta jajaran pejabat struktural Lemhannas RI.