Bamsoet: FKPPI Harus Perkuat Bela Negara dan Berkontribusi bagi Masyarakat
Wakil Ketua Umum sekaligus Kepala Badan Bela Negara Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI), Bambang Soesatyo atau Bamsoet, menegaskan organisasi tersebut harus tetap berada pada jalur perjuangan dan pengabdian kepada bangsa.
Soksinews.id - Wakil Ketua Umum sekaligus Kepala Badan Bela Negara Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI), Bambang Soesatyo atau Bamsoet, menegaskan organisasi tersebut harus tetap berada pada jalur perjuangan dan pengabdian kepada bangsa.
Menurutnya, FKPPI tidak boleh berubah menjadi kendaraan politik untuk mengejar kekuasaan. Jati diri organisasi harus tetap berpijak pada semangat pengabdian keluarga besar TNI-Polri, persatuan bangsa, ketahanan nasional, dan kesejahteraan masyarakat.
“FKPPI adalah alat perjuangan, bukan kendaraan politik untuk mencari kekuasaan. FKPPI harus berdiri di atas kepentingan bangsa dan negara," ujar Bamsoet saat menghadiri Perayaan HUT ke-48 FKPPI di Bidakara, Jakarta, Sabtu (12/9/2026).
Bamsoet mengatakan perbedaan pilihan politik di antara anggota merupakan hal yang tidak perlu dipersoalkan. Namun, ketika menjalankan aktivitas organisasi, kepentingan bersama harus ditempatkan di atas kepentingan politik pribadi maupun kelompok.
“Ketika berada di dalam FKPPI, kepentingan yang diperjuangkan harus kepentingan rakyat, kepentingan bangsa dan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ucapnya.
Perayaan HUT ke-48 tersebut turut dihadiri Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo, Sekjen FKPPI Anna R Legawati, Ketua SC Duddy Makmun Murod, Bambang Indra Utoyo, Adi Tahir, Agun Gunanjar, Didin, serta jajaran ketua dan sekretaris FKPPI provinsi seluruh Indonesia.
Dorong Transformasi Organisasi
Memasuki usia 48 tahun, Bamsoet menilai FKPPI perlu melakukan transformasi agar mampu mengikuti perubahan zaman. Organisasi dinilai memiliki modal sosial, jaringan yang luas, serta semangat kebangsaan untuk mengambil peran lebih besar dalam pembangunan.
Ia mendorong FKPPI tidak berhenti pada simbol dan kegiatan seremonial bela negara. Semangat tersebut harus diwujudkan melalui kerja nyata yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Sejumlah sektor yang dapat menjadi ruang pengabdian FKPPI antara lain penguatan ekonomi kerakyatan, penciptaan lapangan kerja, kewirausahaan, ketahanan pangan dan energi, literasi digital, hingga perlindungan masyarakat dari ancaman nonmiliter.
“Inilah bentuk bela negara yang relevan dengan tantangan Indonesia modern,” kata Bamsoet.
Menurut Bamsoet, tantangan ketahanan nasional saat ini semakin kompleks. Tidak hanya berasal dari ancaman keamanan konvensional, tetapi juga dapat muncul melalui tekanan ekonomi, perang dagang, gangguan rantai pasok, ketergantungan teknologi, serangan siber, disinformasi, perubahan iklim, krisis pangan dan energi, serta kesenjangan sosial.
Karena itu, bela negara harus dimaknai secara lebih luas. Setiap warga negara dapat berkontribusi melalui keahlian dan profesinya masing-masing.
Bamsoet mencontohkan pengusaha yang membuka lapangan pekerjaan, petani yang meningkatkan produksi pangan, anak muda yang mengembangkan bisnis berbasis teknologi, akademisi yang menghasilkan inovasi, pekerja yang menjaga produktivitas, hingga masyarakat yang menangkal hoaks dan menjaga persatuan.
“FKPPI harus mampu mengonsolidasikan seluruh potensi itu menjadi kekuatan ekonomi dan sosial yang produktif,” urai Bamsoet.
Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak
Bamsoet menilai transformasi FKPPI juga relevan dengan tantangan ekonomi nasional. Meski perekonomian Indonesia dinilai memiliki daya tahan, pemerataan manfaat pertumbuhan masih menjadi pekerjaan rumah.
Ia mengutip data Badan Pusat Statistik yang mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan II-2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan. Sementara pertumbuhan semester I-2026 mencapai 5,45 persen, dengan PDB atas dasar harga berlaku pada triwulan II-2026 sebesar Rp6.552,1 triliun.
Di sisi lain, pada Maret 2026 masih terdapat 22,93 juta penduduk miskin atau 8,07 persen dari populasi.
“Ukuran keberhasilan pembangunan bukan sekadar seberapa tinggi pertumbuhan PDB, melainkan seberapa besar pertumbuhan itu menciptakan pekerjaan, menaikkan pendapatan masyarakat, memperkuat UMKM, mengurangi kemiskinan dan memperkecil kesenjangan. Karena itu, FKPPI harus mengambil bagian dalam memastikan pertumbuhan ekonomi memiliki dampak langsung di tingkat masyarakat,” jelasnya.
Fokus Kaderisasi Generasi Muda
Bamsoet juga menekankan pentingnya menempatkan generasi muda sebagai bagian utama dari transformasi FKPPI.
Generasi muda dari keluarga besar TNI-Polri, menurutnya, perlu dibekali kompetensi, kemampuan teknologi, jiwa kewirausahaan, daya saing, serta kepemimpinan agar mampu menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional.
FKPPI dapat menjadi ruang yang mempertemukan generasi muda dengan dunia pendidikan, industri, perbankan, pemerintah daerah, BUMN, pelaku usaha, hingga komunitas profesional.
Jaringan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperluas akses pelatihan, sertifikasi kompetensi, permodalan, pemasaran, dan penciptaan lapangan kerja bagi anggota.
“Generasi muda FKPPI harus menjadi penerus nilai perjuangan sekaligus pencipta masa depan. Kita perlu mencetak pengusaha muda, profesional, teknokrat, akademisi, inovator, pekerja kreatif dan pemimpin daerah dari keluarga besar FKPPI. Kalau ini berhasil, FKPPI akan menjadi wadah kaderisasi sosial ekonomi yang sangat kuat bagi bangsa,” pungkas Bamsoet.
