Bahlil Ingatkan Masyarakat Mampu Jangan Pakai BBM Subsidi
Soksinews.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan pemerintah tengah memformulasikan aturan pembatasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Kebijakan tersebut disiapkan agar penyaluran Pertalite dan Biosolar tepat sasaran.
Bahlil menyampaikan hal itu seusai mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.
“Ya, memang kami lagi ada memformulasikan aturannya,” katanya.
Menurut Bahlil, BBM bersubsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerima subsidi. Karena itu, ia mengimbau masyarakat mampu tidak menggunakan Pertalite maupun Biosolar.
“Saudara-saudara saya yang mampu, yang mobilnya bagus, tolonglah kita jangan sampai memakai BBM subsidi. Karena itu kan BBM subsidi itu kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya,” ujar Bahlil.
Terkait antrean panjang BBM di Makassar, Sulawesi Selatan, Bahlil menyebut stok BBM nasional masih berada pada kisaran 18–20 hari. Ia menegaskan kondisi tersebut tidak menunjukkan adanya kelangkaan BBM.
Bahlil menjelaskan antrean yang terjadi di Sulawesi Selatan dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh pihak-pihak tertentu.
“Antrean panjang terjadi karena banyak faktor. Salah satu di antaranya adalah ada memang pihak-pihak yang mengantre di pompa bensin hanya untuk ada maksud lain,” kata Bahlil.
Sebelumnya, Bahlil menyatakan rencana pengendalian Pertalite bagi masyarakat desil 9 dan 10 masih menunggu pemeriksaan validitas data. Pemerintah tengah memastikan pembagian kelompok tersebut agar penerapan kebijakan tidak salah sasaran.
Ia berharap ketepatan data desil masyarakat dapat mendukung penyaluran Pertalite sesuai dengan tujuan pemerintah.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menyatakan kesiapan perusahaan untuk mendukung kebijakan pembatasan BBM bersubsidi, termasuk Pertalite dan Biosolar, bagi masyarakat kelompok desil 9 dan 10.
Namun, Pertamina masih menunggu kebijakan resmi pemerintah mengenai pembatasan penyaluran Pertalite. Roberth menegaskan Pertamina akan mengikuti arahan pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
