SOKSI Bidang Medsos Tepis Tuduhan Liar Cukai Terhadap Misbakhun
Soksinews.com - Ketua Depinas SOKSI Bidang Media Sosial Achmad Annama mengecam keras tuduhan liar yang mengaitkan Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dengan dugaan penyimpangan pemesanan pita cukai rokok.
Ketua Departemen MPO DPP Partai Golkar tersebut menegaskan di Jakarta, Minggu (13/9/2026), bahwa narasi yang diembuskan tanpa dukungan data terverifikasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berpotensi menjadi bentuk penghakiman publik yang merusak integritas seseorang.
SOKSI menilai sikap politik Misbakhun yang selama ini vokal membela keberlangsungan industri padat karya dan petani tembakau di daerah pilihannya merupakan murni tugas advokasi kebijakan parlemen, sehingga tidak boleh dikonstruksikan secara salah sebagai keterlibatan dalam pelanggaran hukum administrasi cukai.
“Saya mengecam tuduhan yang mencoba mengaitkan Ketua Umum Depinas SOKSI Mukhamad Misbakhun dengan persoalan pemesanan pita cukai rokok. Jika memang ada bukti, buka datanya secara terang dan uji melalui institusi berwenang. Jangan sebuah tuduhan terus direproduksi hingga akhirnya dipersepsikan masyarakat sebagai fakta,” tegas Ketua Departemen MPO DPP Partai Golkar ini di Jakarta, Minggu (13/9/2026).
SOKSI meminta agar seluruh informasi yang menyangkut reputasi pejabat publik harus diuji secara ketat berdasarkan konfirmasi instansi resmi.
“Saya mengenal Misbakhun sebagai sosok yang sangat memahami persoalan fiskal, perpajakan, cukai, serta industri hasil tembakau. Beliau juga seorang yang taat hukum. Dasar saya sederhana: mana datanya, mana buktinya, dan apa keterangan institusi yang berwenang? Kalau tiga hal itu belum menjawab tuduhan, jangan lebih dulu menjatuhkan vonis,” ujar Annama.
Rekam jejak pembelaan terhadap masyarakat kecil perdesaan dinilai tidak sepatutnya disalahartikan untuk membangun opini negatif.
“Kita harus berhati-hati membedakan antara sikap politik memperjuangkan petani tembakau dan industri padat karya dengan tuduhan mengenai pelanggaran administrasi atau hukum. Itu dua hal yang berbeda. Jangan sebuah rekam jejak advokasi kebijakan kemudian dipakai untuk membangun asosiasi seolah-olah menjadi bukti suatu pelanggaran,” pungkasnya.
