Selasa, 17 Nov 2026 NasionalDaerahEkonomiParlemenKata Soksi
Breaking
Beranda › Nasional
Nasional

Nusron Wahid Minta Alih Fungsi Lahan Masuk Fokus Penegakan Hukum Pertanahan

✍️ Amun 🕒 16 Nov 2026
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid Foto: Istimewa

Soksinews.id - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid meminta penanganan tindak pidana pertanahan tidak hanya berfokus pada sengketa kepemilikan tanah, tetapi juga pelanggaran pemanfaatan lahan. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan perizinan dan ketentuan tata ruang.

Nusron mengungkapkan, terdapat sekitar 554 ribu hektare lahan yang mengalami perubahan pemanfaatan tidak sesuai dengan ketentuan. Perubahan tersebut antara lain terjadi pada lahan sawah yang beralih menjadi kawasan perumahan, industri, dan berbagai peruntukan lainnya.

Persoalan itu disampaikan Nusron saat membuka Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (12/11/2026). Ia menilai pengawasan terhadap penggunaan tanah perlu diperkuat agar pelanggaran tidak terus terjadi dan mengancam keberadaan lahan pertanian produktif.

Menurutnya, penanganan kejahatan pertanahan selama ini perlu diperluas. Tidak cukup hanya mengawasi aspek penguasaan tanah (land tenure), pemerintah juga harus memberikan perhatian terhadap pemanfaatan tanah (land use).

Nusron mengajukan dua langkah untuk memperkuat upaya tersebut. Pertama, memperluas koordinasi pencegahan hingga tingkat kabupaten dan kota. Kedua, memasukkan praktik penyimpangan alih fungsi lahan sebagai salah satu materi utama dalam pembahasan penanganan tindak pidana pertanahan.

Ia menilai pencegahan harus dimulai dari lingkungan desa karena aparat pemerintahan setempat memiliki pengetahuan mengenai riwayat dan status tanah di wilayahnya. Kepala desa beserta perangkatnya juga memiliki peran dalam penerbitan berbagai dokumen dan surat keterangan yang berkaitan dengan administrasi pertanahan.

Karena itu, Kantor Pertanahan diminta membangun koordinasi dengan pemerintah daerah serta aparat penegak hukum untuk memberikan pemahaman mengenai administrasi pertanahan kepada kepala desa dan petugas penerbit surat keterangan tanah.

“Sebelum ada Rakor yang melibatkan di tingkat pusat ini, kami mohon di tingkat kepala kantor membuat Rakor pencegahan yang diundang adalah kepala desa dan petugas pembuat surat keterangan di desanya, Kajari, ada Kapolres, ada pemda di situ. Jadi kita jemput wilayah ini sampai di level di hulunya,” ujarnya.

Nusron mengingatkan, lemahnya pengawasan terhadap penggunaan lahan dapat menimbulkan dampak jangka panjang, terutama terhadap ketersediaan lahan pertanian. Apabila perubahan fungsi sawah terus berlangsung tanpa pengendalian, Indonesia berisiko semakin bergantung pada pasokan pangan dari luar negeri.

“Kalau tidak ada bahasan land use-nya, ini tidak ada efek jera, nanti lama-lama sawah kita habis. Kalau sudah sawahnya habis, kita nanti menjadi sangat tergantung kebutuhan pangan kita dengan impor,” kata Nusron.

Untuk memperkuat pengawasan, ia juga meminta seluruh Kantor Wilayah BPN di tingkat provinsi meningkatkan kerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan hingga ke daerah. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mendeteksi potensi pelanggaran lebih awal sehingga penanganan tidak harus menunggu munculnya persoalan yang lebih besar.

“Kami mohon sinergi dan kolaborasi tidak hanya di tingkat provinsi, tapi level tingkat bawah ditingkatkan supaya bahu-membahu sehingga kita melakukan pencegahan sejak dini,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Nusron memberikan penghargaan kepada 12 perwakilan penerima atas capaian penyelesaian target operasi utama dan tambahan dalam penanganan tindak pidana pertanahan. Penghargaan tersebut diberikan melalui penyerahan piagam dan penyematan pin emas.

A
AmunPenulis
MK
Melly KartikaEditor
💬

Diskusi

Bagikan pendapat Anda
0 komentar

Lengkapi data kamu

Sekali isi untuk bisa berkomentar.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Artikel Terkait

News Update

iklan