Agun Gunandjar Temukan 24 Ribu Warga Bogor Belum Punya Nomor Penduduk
Soksinews.id - Persoalan akurasi data kependudukan di Kota Bogor menjadi perhatian Wakil Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa. Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI, ia menemukan data sekitar 24.000 warga yang belum memiliki nomor penduduk (nopen). Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan langsung dengan validitas data dan kualitas pelayanan publik.
Temuan itu disampaikan Agun saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI di Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026). Ia mengaku terkejut setelah mengetahui masih terdapat puluhan ribu warga yang belum tercatat memiliki nomor penduduk.
“Saya jujur terkaget-kaget ya, sampai terdapat data 24 ribu penduduk di Bogor tidak memiliki nopen (nomor penduduk),” ungkapnya kepada wartawan.
Selain persoalan pencatatan identitas, Agun juga menerima temuan mengenai warga yang kehilangan hak sebagai penerima bantuan sosial akibat tercatat memiliki kendaraan bermotor. Padahal, hasil pemeriksaan langsung di lapangan menunjukkan bahwa warga tersebut masih masuk dalam kategori penerima bantuan.
Menurut Agun, persoalan tersebut memperlihatkan perlunya pembenahan sistem administrasi kependudukan secara menyeluruh. Ia menilai pengelolaan data yang menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus dievaluasi agar tidak menimbulkan kesalahan yang berdampak pada masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa gagasan penerapan Single Identity Number (SIN) sebenarnya telah lama diperjuangkan. Melalui konsep tersebut, seluruh kebutuhan administrasi dan pelayanan publik diharapkan dapat mengacu pada satu sistem identitas kependudukan yang saling terhubung.
Agun juga menyoroti riwayat pemutusan akses penggunaan data atau cut off pada 2002. Setelah kebijakan tersebut, data kembali dibuka dan disalurkan kepada pemerintah daerah. Menurutnya, perjalanan sistem tersebut perlu ditelusuri untuk mengetahui apakah terdapat kendala dalam pengelolaan, pemeliharaan, maupun pembaruan data.
Sebagai tindak lanjut, ia mengusulkan agar Komisi II DPR RI melakukan pemeriksaan langsung terhadap pusat data kependudukan di Kalibata, Jakarta. Pemeriksaan juga perlu mencakup fasilitas pencadangan data yang sebelumnya disebut berada di Batam.
“Sehingga saya mengusulkan pada Komisi II untuk melakukan kunjungan spesifik, investigasi kalau perlu, terhadap pusat data kependudukan yang ada di Kalibata. Dan dulu kalau tidak salah ada cadangannya itu ada di Batam. Kita mau melihat kenapa itu sampai bisa seperti itu? Apakah sistemnya yang tidak jalan atau tidak dirawat atau kami tidak ngerti,” ungkapnya.
Agun selanjutnya menekankan pentingnya pengaturan yang lebih terperinci dalam revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Menurutnya, penerapan SIN harus memiliki dasar hukum yang kuat, termasuk mengenai mekanisme integrasi dan penggunaan data untuk berbagai sektor pelayanan.
Ia menginginkan identitas kependudukan menjadi sumber data utama yang dapat dimanfaatkan untuk beragam keperluan, mulai dari penerbitan KTP dan ijazah hingga pengurusan izin usaha, hak paten, serta pendaftaran merek.
“Maka revisi undang-ndang adminduk ingin menyatukan Single Identity Number itu harus lebih detail, harus dipastikan bahwa data kependudukan itu adalah data entry bagi pelayanan-pelayanan publik yang lain. Mulai dari pembuatan KTP, ijazah, ijin usaha, untuk dapatkan paten, merek, dan sebagainya hanya dengan data dari kependudukan. Nah, tapi juga harus diatur dalam undang-undang ini bagaimana prosesnya,” jelasnya.
Tidak hanya mendorong penyatuan sistem identitas, Agun juga mengusulkan perubahan pola pemutakhiran data kependudukan. Ia menilai pemerintah perlu mengambil peran lebih aktif agar pembaruan informasi tidak sepenuhnya bergantung pada inisiatif masyarakat.
Salah satu contohnya adalah pencatatan peristiwa kematian. Menurutnya, kewajiban pelaporan yang sepenuhnya dibebankan kepada keluarga dapat menimbulkan hambatan, baik dari sisi waktu maupun biaya.
“Nah, prosesnya menurut hemat saya harus aktif. Jadi, kalau aktif menyerahkan ke penduduk, kepada warga, seperti misalkan mencatatkan, melaporkan orang kematian, mungkin ya untuk apa lagi, buang ongkos, buang biaya gitu ya, tidak efektif gitu,” ujar politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.
Ia menjelaskan, keterlambatan pencatatan peristiwa kependudukan dapat menyebabkan data pemerintah tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dampaknya bisa meluas ke berbagai sektor yang menggunakan data tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan.
Salah satu persoalan yang disorot adalah masih ditemukannya nama warga yang telah meninggal dunia dalam daftar pemilih pemilu. Kondisi semacam ini berpotensi terjadi apabila informasi kematian belum masuk ke dalam sistem administrasi kependudukan dan belum diperbarui oleh instansi terkait.
Agun berharap berbagai temuan dalam kunjungan kerja di Kota Bogor dapat menjadi bahan evaluasi bagi Komisi II DPR RI dalam pembahasan revisi regulasi administrasi kependudukan.
Pembenahan basis data, penyatuan sistem identitas, serta mekanisme pemutakhiran informasi yang lebih aktif dinilai penting untuk memastikan data pemerintah semakin akurat dan dapat digunakan secara konsisten dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
“Nah, ini semua menjadi bahan masukan penting untuk revisi Undang-Undang Single Identity Number (Administrasi Kependudukan) di Komisi II,” pungkasnya.
