Menperin Sarmuji Minta Industri Bersiap Hadapi Aturan Dana Pesangon
Soksinews.id - Menteri Perindustrian M. Sarmuji meminta para pelaku industri segera mempersiapkan diri mematuhi ketentuan wajib dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Arahan tersebut disampaikan Sarmuji saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026), menyikapi aturan baru penyediaan dana cadangan pesangon.
Berdasarkan Pasal 253 regulasi yang diundangkan pada 28 Oktober 2026 itu, pengusaha diwajibkan menyiapkan cadangan dana guna menjamin pembayaran hak pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Ketentuan ini berlaku mengikat bagi perusahaan menengah hingga besar, sementara pelaku usaha mikro dan kecil mendapatkan pengecualian.
"Ya, itu sudah mandatori Undang-Undang ya. Jadi siap nggak siap ya harus mulai mempersiapkan diri ya. Jadi mulai sekarang sudah harus mempersiapkan diri terhadap ketentuan Undang-Undang," kata Sarmuji saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Dana cadangan pesangon tersebut akan dikelola oleh lembaga pemerintah khusus bagi pekerja terdampak PHK di luar alasan usia pensiun yang belum mengikuti program pensiun.
Perusahaan yang mengabaikan kewajiban penyediaan dana cadangan terancam sanksi administratif bertahap mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan perizinan berusaha.
Mekanisme teknis penyediaan dan pengelolaan dana pesangon tersebut selanjutnya akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) paling lambat satu tahun setelah undang-undang disahkan.
