Menperin Sarmuji Minta Perusahaan Siapkan Dana Cadangan Pesangon Pekerja
Soksinews.id - Menteri Perindustrian (Menperin) M. Sarmuji menginstruksikan seluruh pelaku industri segera bersiap memenuhi kewajiban penyediaan dana cadangan pesangon sesuai amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Arahan tegas ini disampaikan Sarmuji saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Pasal 253 regulasi yang diundangkan pada 28 Oktober 2026 tersebut mewajibkan perusahaan menjamin hak pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Ketentuan ini mengikat perusahaan skala menengah ke atas dan mengecualikan pelaku usaha mikro maupun kecil.
“Ya, itu sudah mandatori Undang-Undang ya. Jadi siap nggak siap ya harus mulai mempersiapkan diri ya. Jadi mulai sekarang sudah harus mempersiapkan diri terhadap ketentuan Undang-Undang,” kata Sarmuji saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026), dikutip dari cnbcindonesia.
Dana cadangan pesangon tersebut nantinya akan dikelola lembaga pemerintah untuk melindungi pekerja non-pensiun yang belum terdaftar dalam program pensiun.
Perusahaan yang lalai menyiapkan dana cadangan berisiko menerima sanksi administratif mulai dari teguran tertulis hingga pencabutan izin usaha.
Aturan teknis mengenai mekanisme penyediaan serta pengelolaan dana pesangon akan diterbitkan melalui Peraturan Pemerintah paling lambat satu tahun sejak undang-undang berlaku.
