Soedeson Tandra Tegaskan Mekanisme In Rem Perampasan Aset Tetap Berjalan
Soksinews.id - Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menegaskan bahwa mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat dilanjutkan meskipun proses hukum pidana terhadap tersangka terhenti akibat kendala tertentu. Penjelasan tersebut disampaikan Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset ini dalam rapat pembahasan Panja RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut merinci bahwa proses perampasan aset tanpa pemidanaan ini berlaku apabila tersangka meninggal dunia, melarikan diri, atau menderita sakit permanen pasca-penyidikan. Di sisi lain, Soedeson turut menyoroti urgensi sinkronisasi aturan penyitaan dalam draf RUU agar tidak tumpang tindih dengan kewenangan penyidik yang sudah diatur dalam KUHAP.
"Ada kemungkinan setelah dilakukan penyidikan, kemudian yang bersangkutan itu meninggal dunia, melarikan diri atau sakit permanen. Terhadap tiga hal ini kemudian proses in rem berjalan," ujar Soedeson dalam Rapat yang terselenggara di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/26).
Pembahasan harmonisasi pasal penyitaan aset dinilai perlu dilakukan secara cermat agar tidak memicu duplikasi norma hukum di lapangan.
Soedeson merujuk ketentuan Pasal 39 KUHAP lama yang pada dasarnya telah memberi kewenangan bagi penyidik untuk melakukan sita pidana atas barang berstatus sita perdata.
Panja RUU Perampasan Aset pun didorong untuk meninjau ulang urgensi pengaturan mekanisme serupa pada Pasal 80A agar kerangka regulasi nasional lebih efektif dan tidak tumpang tindih.
