Golkar Adukan Forum Keadilan TV ke Dewan Pers, Bahlil Diduga Difitnah
Soksinews.id - Partai Golkar melalui Badan Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bakumham) resmi mengadukan kanal YouTube Forum Keadilan TV ke Dewan Pers, Senin (16/11/2026). Pengaduan tersebut berkaitan dengan tayangan podcast yang dinilai memuat pernyataan narasumber yang merugikan nama baik Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.
Juru Bicara Tim PP Bakumham Partai Golkar sekaligus kuasa hukum Bahlil, Derek Loupatty, mengatakan pengaduan tersebut diajukan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Pihaknya menilai terdapat unsur fitnah dalam konten yang diunggah melalui kanal YouTube tersebut.
"Kami melaporkan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Yang kami laporkan itu adalah Forum Keadilan yang telah memposting di kanal YouTube tentang adanya pembicaraan narasumber, berkaitan dengan nama baik dan ada unsur fitnah terhadap Pak Bahlil Lahadalia," ujar Derek.
Derek menegaskan, langkah pengaduan ke Dewan Pers merupakan bentuk kepatuhan Partai Golkar terhadap Undang-Undang Pers. Ia berharap lembaga tersebut dapat menindaklanjuti laporan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pihaknya juga masih menunggu keputusan Dewan Pers sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.
"Kami menunggu nanti sikap tindak lanjut dari Dewan Pers untuk kami melakukan langkah-langkah selanjutnya," katanya.
Sebelum melaporkan Forum Keadilan TV, Bakumham Partai Golkar disebut telah melayangkan somasi terbuka kepada sejumlah pihak. Namun, setelah tiga hari diberikan kesempatan, Derek menyebut belum ada permohonan maaf dari pihak yang disomasi.
Menurutnya, beberapa pihak justru memberikan tanggapan melalui tim hukum masing-masing. Hal tersebut, kata Derek, menunjukkan bahwa somasi yang dilayangkan telah diterima oleh pihak terkait.
Dalam kesempatan itu, Derek juga membantah tuduhan yang mengaitkan Bahlil dengan dugaan makar. Ia menilai tuduhan tersebut merupakan persoalan serius yang tidak boleh disampaikan tanpa dasar yang jelas.
Selain itu, Derek menepis tudingan adanya kriminalisasi dalam pelaksanaan Munas Partai Golkar. Ia merujuk pada sejumlah tokoh yang terlibat dalam proses organisasi tersebut, termasuk Adies Kadir yang kini menjabat sebagai hakim serta Muhammad Sarmuji yang merupakan Sekretaris Jenderal Partai Golkar.
Derek mempertanyakan tuduhan kriminalisasi tersebut dengan menyebut para tokoh yang mengetahui proses Munas Golkar tidak pernah mempermasalahkan keabsahan kepengurusan partai.
Di sisi lain, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, sebelumnya menilai somasi Partai Golkar terhadap dirinya dan Sri Radjasa Chandra terkait pembicaraan mengenai dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah yang salah alamat.
Dalam keterangannya kepada Kompas.com, Rabu (11/11/2026), Said Didu mengaku tidak pernah menyebut nama Bahlil Lahadalia dalam podcast yang dipersoalkan Partai Golkar.
Ia juga menegaskan tidak pernah menyatakan mengetahui adanya pertemuan yang menjadi bagian dari pembahasan dalam tayangan tersebut.
Said Didu berpendapat, apabila terdapat keberatan terhadap isi podcast yang ditayangkan media, pihak yang seharusnya menjadi objek pengaduan adalah media yang memproduksi konten tersebut, bukan narasumbernya.
"Karena di dalam substansi itu kan saya tidak pernah menyebutkan nama Bahlil, saya malah lebih parah lagi saya tidak pernah mengakui ada pertemuan itu," ujar Said Didu.
Ia menambahkan, pernyataannya dalam podcast tersebut bersifat bersyarat dan tidak secara langsung menuduh Bahlil terlibat dalam dugaan penyadapan Presiden Prabowo.
Perbedaan pandangan antara Partai Golkar dan Said Didu tersebut kini menjadi bagian dari polemik yang turut menyeret persoalan pemberitaan, etika jurnalistik, serta batas tanggung jawab media dan narasumber.
